tulisan setelah pelatihan

Nah, setelah materi tulisan yang saya buat di posting di bawah ini: 

Menurut saya sih makin hancur haha... pantes aja nilainya juga jelek kali ya....

Sebagai informasi, menurut sang dosen seorang pranata humas dalam waktu 3 jam harus bisa menulis 6 halaman.. meenn... 

Makanya harus banyak pengetahuan sama teknik penulisannya harus semakin disempurnakan. Mantabslah.. Semoga cita-cita menjadi pelaku humas tidak muluk-muluk deh hehe... 

PERAN PEMERINTAH MENGISI KEKOSONGAN INFORMASI DI PERBATASAN

Ardi Timbul HS (2) – Ditjen IKP Kemenkominfo

I.    Pendahuluan

Kondisi geografis Indonesia dengan panjang perbatasan darat 3.032 kilometer dan 90 pulau kecil terluar memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini dan perbatasan laut dengan Malaysia, Thailand, Singapura, India, Filipina, Timor Leste, Republik Palau, Papua Nugini, dan Australia. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, terutama ketika berbicara tentang isu-isu seperti pemerataan pembangunan, kedaulatan, kesejahteraan, separatisme, terorisme, penyelundupan manusia, dan sebagainya (Srihadi: 2012). Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, danTimor Leste dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km.

Dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur, Indonesia masih tertinggal jauh dengan saudaranya yang berada di sekitar pusat pemerintahan. Jalan sebagai penghubung orang dan barang masih terhambat sehingga konsekuensinya secara ekonomi adalah mahalnya barang dan jasa. Belum lagi jika dihubungkan dengan masalah infrastuktur komunikasi.

Infrastuktur komunikasi yang masih buruk membuat informasi tidak terjangkau bagi masyarakat perbatasan. Ironisnya negara tetangga selalu mengedepankan pengembangan infrastuktur informasi di wilayah perbatasan. Tidak jarang kita mendapatkan berita kalau masyarakat perbatasan lebih mengetahui keadaan negara tetangga dibandingkan dengan Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat perbatasan justru tidak terlalu ambil pusing mengenai hal ini.

Sektor swasta yang berkepentingan dalam mencari keuntungan belum memasukkan masyarakat perbatasan dalam target audiens-nya. Daya beli yang kurang dan infrastuktur yang belum memadai tidak memungkinkan pengiklan sebagai sumber dana swasta untuk memasarkan produknya di wilayah perbatasan. Swasta belum bisa menggantikan pemerintah membangun infrastruktur jaringan komunikasi karena tidak menguntungkan.

Dalam beberapa pemberitaan dapat kita ketahui masyarakat perbatasan sebenarnya memiliki teknologi komunikasi massa seperti televisi dan radio. Namun program yang didapatkan lebih banyak milik negara tetangga dan bukan milik pemerintah Indonesia maupun pemodal swasta lokal Indonesia.

Pemerintah menurut undang-undang berkewajiban memenuhi hak-hak rakyat dalam memperoleh informasi. Sudah sepantasnya pemerintah sebagai pelayan publik yang tidak berusaha mencari keuntungan sesaat akan tetapi memberikan konten edukasi yang bermanfaat. 

II.      Menjangkau Wilayah Perbatasan Melalui Informasi

Dapat dibayangkan apa yang terjadi pada masyarakat perbatasan apabila hanya mendapatkan informasi sepihak dari media asing. Tidak adanya konfirmasi dari pihak pemerintah atau yang berwenang di dalam negeri justru akan menguatkan masyarakat untuk mempercayai segala hal yang diberitakan asing. Akan lebih celaka lagi apabila informasi yang sampai ke masyarakat berupa propaganda yang bisa merugikan pemerintah. Mengancam kesatuan bangsa dan merusak kepercayaan kepada pemerintah.

Media milik negara tetangga yang menerpa masyarakat perbatasan dapat berdampak bagi masyarakat secara disadari ataupun tidak. Menurut Denis McQuail dalam Suranto, 2010 media dapat membuat berbagai efek, antara lain: (1). Efek media yang direncanakan untuk kepentingan penyebaran informasi; (2). Efek media yang tidak direncanakan dan tidak dapat dikontrol; (3). Efek media dalam waktu singkat dan instan namun cepat , instan, dan keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat; (4). Efek media dalam waktu yang lama sehingga mempengaruhi sikap-sikap adopsi inovasi kontrol sosial sampai dengan perubahan kelembagaan.

Efek media yang direncanakan dapat melalui cara propaganda, respons individu, kampanye media, news learning, pembingkaian berita, dan agenda setting. Agenda setting berakibat terhadap terpolanya agenda masyarakat sesuai dengan pilihan agenda media.

Dampak jangka pendek dapat ditangkap melalui isu-isu publik yang berkembang di masyarakat perbatasan. dapat segera diketahui dan ditangkal jika diperlukan. Masyarakat akan terpola pengetahuannya dengan agenda yang telah ditentukan sebelumnya oleh media asing yang kebenaranya relatif. Kondisi ini akan semakin parah jika tidak ada yang bisa menjadi wadah untuk melakukan konfirmasi. 

 Suranto, 2010, menambahkan efek media dalam jangka panjang adalah merusak perilaku individual yang berdampak pada perilaku kelompok dan masyarakat seperti menolak, menahan diri, sampai menerima. Tahap kedua adalah merusak tatanan sikap seperti merusak sistem sosial sampai dengan merusak sistem budaya serta lingkungan yang lebih luas.

Sistem budaya tidak tertutup terhadap adanya perubahan dan akulturasi. Akulturasi yang baik dan menguntungkan akan bermanfaat bagi komunitas masyarakat. Namun adakalanya keterbatasan informasi membuat masyarakat menerima saja tanpa melakukan kajian lebih lanjut mengenai relevansinya. Perubahan dalam jangka panjang yang mencerabut budaya lokal sejak nenek moyang tentunya tidak diinginkan terjadi.  

Bungin (2008: 323) mendaftarkan yang tidak diharapkan dalam hal pembentukan sikap, perilaku dan keadaan masyarakat akibat media massa adalah: (1). Penyebaran budaya global yang menyebabkan masyarakat berubah dari tradisional ke modern, modern ke post modern, dan dari taat beragama ke sekuler; (2). Media massa kapitalis telah memicu hilangnya berbagai bentuk kesenian dan budaya tradisional di masyarakat yang mestinya dipelihara; (3). Terjadinya perilaku imitasi yang kadang menjurus kepada meniru hal-hal yang buruk dari apa yang ia lihat dan ia dengar dari media massa; (4). Efek media massa sering secara brutal menyerang seseorang dan merusak nama baik orang tersebut serta menjurus ke pembunuhan karakter seseorang; (5). Persaingan media massa yang tidak sehat menyebabkan media massa mengorbankan idealismenya dengan menyajikan berbagai pemberitaan yang menyerang norma-norma sosial; (6). Lunturnya lembaga perkawinan dan norma seks keluarga; (7). Berita kekerasan dan terror memicu “ketakutan massa” dimana masyarakat merasa menjadi tidak aman; (8). Mengubah masyarakat menjadi konsumerisme dan masyarakat pemimpi, hidup dalam dunia seribu satu malam tanpa harus bekerja keras; (9). Media massa cenderung menjadi alat provokasi sebuah kekuasaan sehingga efek media menindas rakyat.

Sisi positif dari pemberitaan media massa luar negeri adalah adanya alternatif pemberitaan yang sifatnya membangun. Perencanaan pemberitaan yang baik dapat merencanakan terjadinya sebuah difusi dalam berbagai objek di masyarakat. Media dapat menyebarkan gagasan-gagasan difusi inovasi yang baik di masyarakat yang akan dengan mudah mendapatkan penerimaan. Dalam waktu lama dapat menyebarkan difusi inovasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Inovasi teknologi yang berkembang di negara lain dan cocok untuk diterapkan di daerah perbatasan dapat langsung dilaksanakan untuk perkembangan komunitas masyarakat yang lebih baik. Tentunya informasi yang seperti inilah yang diharapkan disebarkan oleh media baik dalam maupun luar negeri. 

III.     Kesiapan Pemerintah dalam Pemenuhan Informasi

            Tidak dapat dipungkiri pemerintah harus menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi yang edukatif sambil tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak dapat tinggal diam membiarkan masyarakat perbatasan mendapatkan informasi secara sepihak saja. Tentunya komunikasi dan informasi yang dikembangkan pemerintah harus berbeda dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Menurut Verdiansyah, 2008 komunikasi baiknya mengedepankan motif komunikasi, yaitu berupaya merealisasikan konsepsi kebahagiaan, yaitu rancangan yang ada dalam diri manusia tentang kebahagiaan pada berbagai bidang kehidupan. Tentunya ini menyangkut berbagai segi kehidupan terutama aspek sosial dan ekonomis.

            Pemerintah dalam penyebaran informasi tidak bisa lepas dari upaya kehumasan sebagai membangun citra positif Indonesia. menurut Effendy (2005: 489), dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui. Karena itu pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kedua, kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang partisipasi dan dukungan masyarakat.  hanya dengan proses komunikasi demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif.

            Dalam memenuhi hak untuk mengetahui pemerintah saat ini dapat menggunakan media yang sudah tersebar di daerah perbatasan. Walaupun belum menjangkau keseluruhan penduduk, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) tidak dapat dipungkiri masih unggul dalam hal cakupan layanan. Pemerintah dapat memasukkan informasi-informasi yang bermanfaat melalui acara-acara yang tersedia. Pemerintah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dalam melakukan komunikasi lintas budaya antara lain (1). memperhatikan karakteristik komunikan; (2) Adanya efek komunikasi yang sesuai atau tidak dengan yang dikehendaki; (3). Adanya perbedaan latar belakang sosial budaya yang harus diakomodir (Suranto, 2010).

            Media massa cetak nampaknya akan mengalami kesulitan untuk melakukan penetrasi karena hambatan geografis dan infrastuktur. Biaya distribusi yang harus dikeluarkan oleh penerbit media cetak swasta sepantasnya mendapatkan subsidi penggantian dari pemerintah. Akan lebih efektif jika pemerintah sendiri memanfaatkan media hasil pengembangannya. Media pemerintah akan lebih tidak memiliki kepentingan tertentu selain memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

Dalam hal peningkatan infrastuktur, pemerintah memasukkan literasi informasi dan teknologi informasi dalam salah satu rencana jangka panjangnya. Menurut Kellner dan Share (2003:369), literasi disebut sebagai berkaitan dengan perolehan keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan dan menyusun jenis-jenis teks atau artifak tertentu, serta untuk mendapatkan perangkat dan kapasitas intelektual sehingga bisa berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan kebudayaannya. Artinya dengan literasi orang bisa meningkatkan harkat, martabat, dan perannya di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan usaha itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika giat membangun Desa Informasi. Konsepnya pada tahun 2014, diharapkan seluruh desa di Indonesia akan terhubung melalui jaringan telepon – Desa Berdering, jaringan internet – Pusat Layanan Informasi Kecamatan, dan didukung pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat. Dibungkus dalam kerangka program Universal Service Obligation – Public Service Obligation (USO-PSO) bekerjasama dengan pihak swasta, literasi media masyarakat perbatasan diharapkan akan tercapai tepat pada waktunya. 

IV.    Penutup

a.  Kesimpulan

Masyarakat perbatasan diterpa informasi dari negara tetangga yang kebenaran dan tujuannya tidak diimbangin dengan terpaan informasi dari dalam negeri dan pemerintah. Tugas pemerintah sebagai amanat undang-undang mengisi kekosongan informasi sambil tetap membangun infrastruktur komunikasi sehingga tercipta masyarakat literasi informasi di perbatasan.

b.    Saran

Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang penyebaran informasi perlu lebih agresif dilakukan oleh pemerintah.

Referensi/ Kepustakaan:

Bungin, Burhan. Prof, DR, H. M, S. Sos, M. Si., 2008.  Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat. Jakarta: Kencana.

Effendy, Onong Uchjana, Prof., M. A, 2005. Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Iriantara, Yosal, DR., 2009. Literasi Media. Apa, Mengapa, Bagaimana. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Suranto, AW, 2010. Komunikasi Sosial Budaya. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Verdiansyah, Dani, 2008. Filsafat Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Indeks.

Srihadi, Endang, 2012. Wilayah Perbatasan Halaman Depan Indonesia yang Terlupakan. http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/pendidikan-publik/wacana/525-wilayah-perbatasan-halaman-depan-indonesia-yang-terlupakan

Latihan Penulisan Humas - Diklat Pranat Humas

Diklat Pranata Humas waktu mata kuliah Teknik Penulisan Humas, diminta menulis kembali setelah mentor-nya Aminsar Manihuruk menceritakan peran Pranata Humas. Nah ini tulisan pra-materi yang ane buat. 

Sebagai bukti sejarah aja sih hee.. Nah yang diwarnai kuning itu yang dikomentari sama dosennya karena dirasa kurang tepat pemilihan katanya huft... Ntar bandingin dengan hasilnya ya..

PRANATA HUMAS: PELAKU HUMAS PEMERINTAH DI ERA REFORMASI

Sejak kemerdekaan, pemimpin Indonesia telah menyadari pentingnya peran Hubungan Masyarakat (humas) dalam menunjang pemerintahan. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, membentuk fungsi humas pemerintah dalam bentuk Departemen Penerangan. Sekalipun ordenya runtuh, departemen ini tetap eksis hingga era orde baru. 

Presiden Soeharto dapat dikatakan sebagai pemimpin yang sukses memberdayakan peran kehumasan pemerintah. Menteri Penerangan kala itu, bertugas menyampaikan kebijakan pemerintah langsung ke media massa. Orde ini juga memanfaatkan kelompok masyarakat dan juru penerang sebagai alat penyebaran informasi. 

Tampaknya, terpusatnya informasi membuat masyarakat merasakan adanya masalah keterbukaan dan transparansi. Karena informasi yang disampaikan pemerintah sifatnya lebih bersifat propaganda dan searah. Pejabat humas tidak mampu membangun opini masyarakat mengenai citra pemerintah yang baik dan tidak memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi. 

Pada tahun 1998, orde baru digantikan oleh orde reformasi. Ketidakpuasan masyarakat ditumpahkan dalam agenda reformasi yang salah satunya menuntut keterbukaan atau transparansi informasi dari penyelenggara negara. Diharapkan pada orde ini keterbukaan menjadi lebih baik, karena setiap pejabat pemerintah atau yang ditunjuk dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Informasi tidak menjadi monopoli satu instansi saja. Selain itu pemberitaan media massa dapat menjadi alternatif sumber informasi bagi masyarakat.  

Humas pemerintah tetap dibutuhkan dengan tujuan membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Tugasnya meliputi membangun citra positif pemerintah, meningkatkan citra positif pemerintah, dan jika diperlukan memperbaiki citra negatif pemerintah. Komunikasi dan informasi menjadi senjata ampuh dalam melakukan fungsi kehumasan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diperlukan pelaksana yang mandiri dan professional. Mandiri membuat pelaku humas pemerintah mempunyai inisiatif yang tinggi dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Inisiatif pelaku humas pemerintah tercermin dari tidak selalu menunggu penugasan dari atasan. 

Sifat ini juga tentunya ditunjang dengan kepekaan yang tinggi dari pelakunya untuk tanggap mencari dan mengolah informasi. Tidak lupa juga senantiasa mengembangkan diri dalam berbagai bentuk pembelajaran formal dan non formal.

Pelaku humas pemerintah yang professional diharapkan dapat mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya dan mampu melakukan pekerjaan sesuai porsi yang dibebankan.

Pada era reformasi, guna membangun dan mengelola citra pemerintah yang positif dibentuklah tenaga fungsional pranata humas. Jabatan ini dengan sifatnya yang mandiri dan professional diharapkan menjadi jawaban bagi permasalahan kehumasan pemerintah. 

Dalam 14 tahun perjalanan orde informasi, peran kehumasan pemerintah dirasakan masih kurang. Guna mengefektifkan peranan pranata humas, diperlukan perubahan pola pikir pejabat dan perubahan struktur organisasi humas dalam instansi menjadi lebih strategis.

Ardi Timbul H. Saragih (Absen: 2)

Ditjen IKP – Kementerian Kominfo

sumber ilustrasi: http://soerya.surabaya.go.id/AuP/e-DU.KONTEN/edukasi.net/Peng.Pop/Kiat.Belajar/Menulis.Mudah/all.htm

Karangan Bunga Duka

minggu 3 juni 2012, dalam perjalanan menuju gereja, ketika saya menyetir bapak tiba-tiba teringat kejadian seminggu yang lalu.

ada pejabat kementerian luar negeri yang meninggal mendadak sepulang kerja. meninggal di stasiun kereta dalam perjalanan pulang setelah membeli tiket. tidak diketahui apa penyebabnya.

semoga sang pejabat tenang di alam baka.

menurut bapak, ia telah empat tahun tinggal di villa bogor indah. marga purba beristri manado ini, setidaknya menurut bapak mengalami kedukaan yang mengenaskan. karangan bunga banyak hadir di halaman rumah, sementara tidak ada kolega atau keluarga yang hadir di rumah duka. bapak tidak tahu pasti gereja sang pejabat di mana. menurut bapak, sang pejabat tidak bergabung dan aktif dalam arisan keluarga dan marga yang ada di bogor. jadi tidak ada kumpulan marga dan arisan yang datang ke rumah duka.

ironisnya masih menurut bapak, ayah sang pejabat seorang purba pakpak yang terkenal dan cukup disegani sebagai pemangku adat di kampung. sang pejabat dimakamkan di sumatera.

konon, ada jemaat satu gereja kami yang menjadi tetangganya. sebagai sesama orang batak, rekan jemaat ini tidak pernah tahu mengenai keluarga sang pejabat. belakangan baru diketahui, sopir sang pejabat tinggal mengontrak di rumah rekan jemaat gereja.

pesan bapak sangat jelas. harus pandai bergaul dan banyak teman maupun kenalan. bukan supaya rumah duka ramai ketika kita meninggal nanti. akan tetapi saya teringat seseorang pernah berkata: "kita tidak akan bisa membawa tubuh kita sendiri ke liang kubur jika sudah meninggal dunia".

jika kita mungkin selama ini merasa cukup hidup sendiri, mandiri, dan terlokalisir. ingatlah suatu saat, kita pasti akan membutuhkan orang lain. setidaknya membawa ke tempat peristirahatan panjang.

sumber gambar/ilustrasi: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgtbkbQwlWNZVpVGbxEM9LU0tNinkrOQIWzRMc3Dnci3zgPfr3OHBEsMc_pJB6H17eLT8H4AF-ddfmMq8A5xpbBgTCyBGmsKsduEDDuCWaBtuwfcjve9EMIuwSM5mCdhMpwpzZb2lDuOk/s1600/karangan+bunga+duka.jpg